Kalau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Indonesia bubar, maka dampaknya memang bisa sangat serius dan berbahaya bagi stabilitas negara. Berikut beberapa alasannya:
1. Kehilangan Fungsi Legislatif
DPR adalah lembaga legislatif yang berfungsi membuat dan mengesahkan undang-undang. Kalau bubar, otomatis tidak ada lembaga resmi yang membuat aturan hukum baru atau merevisi aturan lama, sehingga roda pemerintahan bisa terhenti.
2. Tidak Ada Fungsi Pengawasan
DPR juga berfungsi mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif). Tanpa DPR, kekuasaan presiden dan jajaran eksekutif akan berjalan tanpa kontrol, berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang.
3. Kekacauan Politik
Masyarakat dan partai politik pasti terbelah. Ada yang menolak, ada yang mendukung. Hal ini bisa memicu gejolak politik, demonstrasi besar-besaran, bahkan kerusuhan.
4. Krisis Legitimasi Negara
Di sistem demokrasi, DPR adalah simbol representasi rakyat. Kalau DPR bubar, maka suara rakyat tidak lagi terwakili secara resmi, sehingga legitimasi pemerintah bisa dianggap hilang. Ini membuat negara dipandang tidak demokratis di mata dunia.
5. Risiko Intervensi Militer
Kalau kekosongan politik dibiarkan, bisa muncul kekuatan lain (misalnya militer atau kelompok tertentu) yang mengambil alih kekuasaan. Ini bisa membuka jalan ke otoritarianisme atau kudeta.
6. Dampak Ekonomi
Investor akan kehilangan kepercayaan karena hukum dan kebijakan negara jadi tidak pasti. Nilai tukar rupiah bisa jatuh, harga barang melonjak, dan ekonomi rakyat terguncang.
7. Membuka Peluang Disintegrasi
Jika pusat pemerintahan dianggap tidak sah, daerah-daerah bisa menuntut pemisahan diri atau menolak tunduk pada pemerintah pusat. Ini berpotensi memecah belah NKRI.
Kalau seandainya DPR bubar, tentu negara tidak boleh dibiarkan tanpa lembaga legislatif. Dalam skenario darurat, ada beberapa kemungkinan lembaga yang bisa sementara mengambil alih fungsi DPR:
🔹 1. Presiden (Eksekutif) Mengambil Alih Sementara
-
Presiden bisa mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk mengisi kekosongan hukum.
-
Namun ini sifatnya darurat dan harus segera disahkan DPR (kalau DPR masih ada). Kalau DPR tidak ada, maka perppu bisa jadi menimbulkan krisis konstitusi karena tidak ada yang mengesahkan.
🔹 2. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
-
Dulu MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang perannya lebih kecil, tapi secara politik bisa dipaksa kembali berfungsi sementara sebagai legislatif, misalnya mengesahkan undang-undang darurat.
-
Masalahnya, anggota MPR juga berasal dari DPR, jadi kalau DPR bubar, MPR pun kehilangan komponen penting.
🔹 3. Mahkamah Konstitusi (MK) & Mahkamah Agung (MA)
-
Bisa jadi fungsi pengawasan hukum dialihkan sementara ke lembaga peradilan.
-
Tapi mereka bukan pembuat undang-undang, sehingga hanya bisa “menjaga” konstitusi, bukan mengisi kekosongan hukum.
🔹 4. Dewan Darurat / Dewan Militer
-
Dalam skenario ekstrem (misalnya ada krisis politik besar), bisa muncul lembaga darurat seperti Dewan Penyelamat Negara atau militer yang mengambil alih fungsi legislatif sementara.
-
Namun ini berisiko besar berubah menjadi pemerintahan otoriter atau kediktatoran, karena suara rakyat tidak lagi terwakili.
🔹 5. Referendum Rakyat
-
Negara bisa menggelar referendum (pemungutan suara rakyat langsung) untuk memutuskan aturan darurat tertentu.
-
Tapi ini mahal, lama, dan sulit dilakukan untuk setiap kebijakan.
📌 Intinya:
Kalau DPR bubar, pasti terjadi krisis konstitusi. Tidak ada lembaga lain yang bisa menggantikan peran DPR sepenuhnya, karena UUD 1945 jelas mengatur bahwa legislatif = DPR. Jadi solusinya bukan bubar, melainkan reformasi besar-besaran di tubuh DPR (misalnya transparansi anggaran, sistem pemilu yang lebih bersih, dan pengawasan publik yang kuat).
📊 Perbandingan: Jika DPR Bubar vs Direformasi
| Aspek | DPR Bubar | DPR Direformasi |
|---|---|---|
| Kekuasaan Negara | Bisa jatuh ke Presiden, militer, atau dewan darurat → rawan otoriter | Tetap ada checks and balances antara eksekutif & legislatif |
| Pembentukan UU | Tidak ada lembaga sah untuk membuat UU → krisis konstitusi | UU tetap berjalan, hanya mekanisme dibuat lebih transparan & akuntabel |
| Kontrol Pemerintah | Presiden jalan tanpa pengawasan → abuse of power berisiko tinggi | Pemerintah tetap diawasi, rakyat lebih percaya |
| Suara Rakyat | Tidak ada wakil resmi rakyat di parlemen | Wakil rakyat ada, tapi diperbaiki kualitas & integritasnya |
| Stabilitas Politik | Guncangan politik → bisa muncul konflik antar elit & rakyat | Stabilitas lebih terjaga, reformasi bisa tingkatkan kepercayaan |
| Jangka Panjang | Demokrasi bisa runtuh, negara condong ke otoriter/chaos | Demokrasi tetap jalan, tapi lebih sehat & kuat |
📌 Kesimpulan:
Lebih aman DPR direformasi daripada dibubarkan.
Kalau bubar → krisis konstitusi & kekuasaan bisa jatuh ke pihak yang salah.
Kalau reformasi → rakyat tetap punya wakil, tapi kinerjanya bisa diperbaiki.
